TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PEMERIKSAAN BPK DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PENGELOLA BARANG DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN

Dengan hormat, Sebagaimana dimaklumi bahwa penyelesaian kerugian negara/daerah telah disebutkan dalam Perundang-   undangan, antar lain pada: Bab IX UU No. 17 Th. 2004 tentang Keuangan Negara, Bab XI UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta pada Bab V UU Read more

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA DAN KONSEP KEBIJAKAN TATA RUANG SERTA PENGAWASANNYA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepada Yth  : Sekretaris Daerah Kabupaten, Kota SE-Indonesia Cq : Kepala Dinas PU Kabupaten dan Kota   Kepala Dinas Bappeda Kabupaten dan Kota   Di,      – Tempat Dengan Hormat, Didalam Undang – undang Penataan Ruang saat ini ( UUPR Read more

STRATEGI MERUMUSKAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS), KERANGKA ACUAN KERJA (KAK),MONITORING DAN EVALUASI ( MONEV )

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab/Kota Se- Indonesia Cq : – ULP dan LPSE – Pengelola Pengadaan (PA/KPA, Pejabat pengadaan – Dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ) Beserta Staf Di,-    Tempat                                                                                         Dengan Hormat, Dalam rangka peningkatan mutu Read more

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO. 04 TAHUN 2015 DAN PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENGELOLA LAYANAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN SISTEM E-PROCUREMENT DALAM MEWUJUDKAN PENGADAAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL

Dengan Hormat, Sebagaima diketahui bersama bahwa Perpres No. 54 Tahun 2010 telah mengalami penyempurnaan berdasarkan PERPRES No. 70 Tahun 2012 di mana pada Pasal 131 ayat 910 bahwa pada Tahun 2012 K/L/D/I Wajib Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Read more